Mantan wakil ketua Partai Konservatif Inggris, yang mendapat kecaman bulan lalu karena mengatakan wali kota London dikendalikan oleh kelompok Islam, telah membelot ke Partai Reformasi Inggris yang berhaluan sayap kanan.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin, Anderson menuduh Partai Konservatif yang berkuasa mengekang kebebasan berpendapat.

Dia mengatakan dia telah didisiplinkan karena mengutarakan pendapatnya dan karena “berbicara atas nama jutaan orang di seluruh negeri yang setuju dengan saya”.

Anderson yang membelot menjadi anggota parlemen pertama untuk Reformasi Inggris, yang didirikan oleh politisi populis sayap kanan Nigel Farage. Partai tersebut, yang sebelumnya dikenal sebagai Partai Brexit, berupaya menarik pemilih Konservatif yang tidak puas terutama karena masalah imigrasi.

Reformasi menempati posisi ketiga dalam dua pemilihan lokal khusus baru-baru ini, dan dipandang oleh beberapa kelompok Konservatif sebagai penantang dengan dukungan yang semakin besar, dengan perolehan sekitar 10 persen dukungan dari para pemilih.

Para pengkritik mengatakan pembelotan Anderson menyoroti perpecahan sengit di dalam Partai Konservatif, yang perolehan suaranya jauh tertinggal dari oposisi Partai Buruh dan menghadapi perjuangan berat untuk memenangkan pemilih pada pemilihan umum, yang diharapkan terjadi pada tahun ini.

“Sebenarnya perdana menteri terlalu lemah untuk memimpin partai yang terlalu ekstrim untuk dipimpin,” kata anggota parlemen dari Partai Buruh, Pat McFadden.

Awal bulan ini Sunak menyampaikan pidato peringatan terhadap apa yang disebutnya sebagai “peningkatan mengejutkan dalam gangguan ekstremis dan kriminalitas” di negara tersebut. Inggris sejak Hamas melancarkan serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel.

Perdana menteri mengatakan baik warga Yahudi maupun Muslim Inggris menjadi sasaran ancaman ekstremis yang semakin meningkat ketika konflik Gaza memicu perpecahan di dalam negeri.

Namun para kritikus, termasuk Khan, menuduh bahwa beberapa anggota Partai Konservatif sengaja mempolitisasi ekstremisme pada tahun pemilu.

Tiga mantan menteri dalam negeri dari Partai Konservatif termasuk di antara mereka yang menandatangani pernyataan pada hari Senin yang mendesak Partai Konservatif dan Partai Buruh untuk bekerja sama menuju konsensus tentang bagaimana menanggapi kelompok sayap kanan dan Islam.