Pihak berwenang Hong Kong mengambil sikap “pragmatis” terhadap tanggal peluncuran kebijakan pengumpulan sampah yang kontroversial di seluruh kota, kata kepala lingkungan hidup, dan menekankan perlunya menunggu hasil uji coba sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Ekologi Tse Chin-wan mengatakan pada hari Sabtu bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam meluncurkan skema bayar pakai, yang telah memicu tanggapan yang sangat terpolarisasi di kalangan masyarakat.
“Ini adalah kebijakan yang sangat penting yang mempengaruhi 7 juta orang di Hong Kong. Kita harus berhati-hati mengenai apa yang akan kita lakukan pada langkah selanjutnya karena sebagian orang berharap kita dapat menunda skema ini, sementara sebagian lainnya berpendapat kita harus tetap mengikuti jadwal yang telah ditentukan,” katanya dalam sebuah program radio.
“Oleh karena itu kita perlu melakukan uji coba untuk mengkaji pengalaman peserta dan kesulitan mereka untuk melihat apakah Hong Kong siap menerapkan retribusi atau tidak.
“Kami berharap melalui uji coba ini, kita bisa melihat dampak nyatanya bagi masyarakat. Pemerintah akan memeriksa situasi ini secara pragmatis dan memutuskan langkah selanjutnya.”
Skema ini telah ditunda dua kali dan pemerintah kini menargetkan penerapannya di seluruh kota pada tanggal 1 Agustus setelah uji coba, yang dimulai pada hari Senin.
Ia menambahkan bahwa “terlalu dini” untuk memutuskan apakah akan mengubah proses implementasi dan setiap perubahan yang dihasilkan dari masukan masyarakat akan meningkatkan kredibilitas pemerintah.
Pihak berwenang menghadapi seruan yang meningkat dari masyarakat untuk menunda rencana tersebut atau bahkan membatalkannya karena kekhawatiran seperti ketidaksiapan warga, kompleksitasnya, dan kurangnya pengalaman kota dalam memungut dan mendaur ulang sampah.
Penjualan kantong sampah yang disetujui di Hong Kong dimulai dengan lambat
Penjualan kantong sampah yang disetujui di Hong Kong dimulai dengan lambat
Uji coba tersebut akan mencakup 14 lokasi, termasuk satu blok perkantoran pemerintah dan dua bangunan perumahan umum.
Pihak berwenang diharapkan untuk menyediakan kantong dan label sampah khusus di seluruh lokasi yang dipilih secara gratis selama periode tersebut, serta mengumpulkan data operasional.
Lokasi terpilih lainnya termasuk dua pusat perbelanjaan, empat restoran dan dua blok swasta di Sham Shui Po, yang tidak memiliki perusahaan pemilik atau perusahaan pengelola properti.
Ide rencana pengisian sampah pertama kali dilontarkan oleh pihak berwenang lebih dari 20 tahun yang lalu.